Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan merupakan serangkaian upaya fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan Kesehatan yang sesuai dengan standar dan mengutamakan keselamatan pasien
Kementerian Kesehatan menginisiasi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) berbasis Pendidikan Penyelenggara Utama (RSP-PU)
Standar pelayanan kesehatan, dalam penyusunannya harus perhatikan prinsip-prinsip meliputi prinsip keselamatan pasien, kebutuhan pasien, patient centered care, ethics, continuum of care dan consent
Rangkaian kegiatan Uji Publik Rancangan Peraturan Turunan UU Kesehatan No. 17 tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan telah memasuki hari keempat.
Sesi pamungkas Uji Publik RPP Kesehatan yang diselenggarakan oleh Ditjen Kesehatan Masyarakat membahas substansi kesehatan Penyandang Disabilitas dan kesehatan olahraga.
Hari ketiga Public Hearing Rancangan Peraturan Turunan UU Kesehatan No. 17 tahun 2023, Ditjen Farmalkes membahas topik mengenai Pengamanan Sediaan Farmasi, Alkes, dan PKRT
Sistem Informasi Kesehatan (SIK) merupakan salah satu hal penting yang diatur dalam undang-undang kesehatan nomor 17 tahun 2023
Uji Publik Rancangan Peraturan Pemerintah turunan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, telah memasuki hari ke empat.
Kesehatan reproduksi merupakan masalah kesehatan yang penting untuk mendapatkan perhatian terutama di kalangan remaja sebagai penerus bangsa.
Kemenkes melalui Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) menghimpun aspirasi masyarakat melalui Public Hearing Rancangan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang kesehatan
Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes menggelar uji publik (publik hearing) mengenai subtansi pelayanan kesehatan dengan teknologi informasi dan komunikasi pada Rabu, 20 September 2023
Keikutsertaan masyarakat secara aktif dan kreatif sangat penting dalam penyelenggaraan kesehatan mencakup upaya kesehatan, pengelolaan kesehatan, dan sumber daya kesehatan
Ditjen Farmalkes Kemenkes gelar uji publik melalui kegiatan public hearing Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turunan UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 di Jakarta.
Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes menyampaikan Uji Publik turunan peraturan Undang-undang Nomor 17 tentang Kesehatan membahas substansi pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum.
Pada hari ke-3 penyelenggaraan Public Hearing turunan Undang-Undang Kesehatan, berbagai profesi praktisi, akademisi, Organisasi Profesi, asosiasi, OP dan masyarakat memberikan aspirasi
Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI menggelar uji publik melalui kegiatan public hearing RPP turunan UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 di Jakarta pada Selasa (19/9).
Pemenuhan perbekalan kesehatan akan diatur melalui sistem perbekalan kesehatan untuk pastikan kebutuhan masyarakat akan perbekalan kesehatan terpenuhi baik dalam kondisi normal, KLB, wabah,dan bencana
Undang-Undang No. 17/2023 tentang Kesehatan mengatur tentang kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pemangku kepentingan lainnya, termasuk dalam penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan wabah
Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan mengawal 28 (dua puluh delapan) substansi amanah PP dalam Undang Undang Kesehatan, yang salah satu substansinya yaitu Hak & Kewajiban Tenaga Medis,Nakes dan pasien
Kementerian Kesehatan RI bersama lintas sektor tengah melakukan uji publik terhadap peraturan turunan Undang-Undang Kesehatan, yakni terkait pelayanan sel punca.
Sebagai upaya melindungi kesehatan para pekerja, Kemenkes akan fokus terhadap berbagai upaya agar kesehatan para pekerja maupun orang yang berada di lingkungan kerja dapat terjaga dengan baik
Undang Undang No 17/2023 tentang Kesehatan membuka peluang pemenuhan tenaga medis (named) dan tenaga kesehatan (nakes) melalui berbagai jalur.
Pasca disahkannya Rancangan Undang-Undangan Kesehatan menjadi Undang-Undang Kesehatan pada 11 Juli 2023 lalu, kini pemerintah tengah bersiap untuk menyusun aturan turunan dari implementasi UU tersebut
pencabutan Mandatory Spending tidak ada kaitannya dengan skema pembiayaan BPJS Kesehatan dan pelayanan kesehatan yang diterima oleh peserta JKN.
Instruksi Menkes yang sudah diterbitkan memfasilitasi siapapun yang ingin mengadukan kasus perundungan pada pendidikan di rumah sakit yang dikelola oleh Kemenkes
Dokter dan tenaga kesehatan dalam menjalankan pelayanannya lebih dilindungi dalam UU Kesehatan yang baru
Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin mengeluarkan Instruksi Menteri Kesehatan Tentang Pencegahan dan Perundungan Terhadap Peserta pendidikan kedokteran spesialis (PPDS)
Rapat paripurna DPR RI memutuskan mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan menjadi undang-undang (UU) Kesehatan pada sidang paripurna DPR RI
Pemerintah menetapkan merubah haluan anggaran kesehatan dari yang sebelumnya anggaran wajib (mandatory spending) menjadi anggaran berbasis kinerja.
Penyelenggaraan kegiatan partisipasi publik dalam penyusunan RUU Kesehatan sudah dilakukan secara luas oleh Kementerian Kesehatan dan juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin telah membuka kesempatan kepada sejumlah oknum dokter yang melayangkan somasi kepadanya untuk berdiskusi secara langsung. Namun tidak hadir
Manfaat Rancangan Undang-undang (RUU) kesehatan dapat mendorong pendidikan dokter spesialis yang murah dan transparan
Kementerian Kesehatan meminta agar para dokter, dokter gigi, perawat, bidan dan apoteker tidak meninggalkan pelayanan mereka kepada masyarakat
penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan justru berpotensi menghambat kebutuhan terhadap pelindungan hukum yang lebih jelas
Rancangan Undang Undang (RUU) Kesehatan memberikan perlindungan hukum ekstra bagi para tenaga kesehatan. Hal ini tertuang dalam Daftar Isian Masalah (DIM) dalam RUU yang sudah diserahkan pemerintah
Forum Dokter Peduli Ketahanan Kesehatan melayangkan somasi kepada Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin. Menkes Budi mengajak forum tersebut untuk diskusi membahas persoalan yang ditujukan padanya.
Pemerintah diwakili Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin dan Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-undang Kesehatan kepada Komisi 9 DPR
Pemerintah mengusulkan agar dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan Surat Tanda Registrasi (STR) untuk dokter dan tenaga kesehatan dapat berlaku seumur hidup.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menghadiri rapat kerja kesehatan daerah (Rakerkesda) Provinsi Jawa Tengah di Solo pada Jumat (31/3)
Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) menyelenggarakan Sosialisasi dan FGD RUU Kesehatan yang membahas peningkatan efisiensi pembiayaan kesehatan
Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan memuat di antaranya upaya pemenuhan dokter spesialis di Indonesia. Produksi dokter spesialis perlu ditingkatkan melalui penerapan pendidikan kedokteran di rumah
Partisipasi publik RUU Kesehatan telah dilaksanakan sejak 13 Maret 2023, segera setelah draft RUU Kesehatan diserahkan dari DPR kepada pemerintah. Proses ini berbarengan dengan penyusunan DIM
RUU Kesehatan mengupayakan kemandirian sediaan farmasi dan alat kesehatan di Indonesia sehingga sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dibutuhkan oleh pelayanan kesehatan dapat terpenuhi
Banyaknya aturan yang tumpang tindih di sektor kesehatan sehingga memicu banyak program tidak dapat dilaksanakan di lapangan merupakan salah satu alasan perlu adanya terobosan hukum untuk mengatasi ma
DPR mencermati banyaknya masalah di sektor kesehatan sebagai pemicu penyusunan RUU Kesehatan yang tidak bisa ditunda lagi, setelah pandemi Covid-19 membuka mata banyak pihak yang akan rentannya sistem
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menyatakan, kehadiran RUU Kesehatan dapat memberikan kemudahan bagi para dokter dalam mengurus izin praktik.
Kementerian Kesehatan, sebagai koordinator wakil pemerintah untuk pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Kesehatan, mulai menyusun Daftar Isian Masukan (DIM) dengan mengajak berbagai pihak untuk ber
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah resmi mengirimkan draft RUU Kesehatan kepada pemerintah untuk dibahas bersama
Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan yang tengah dibahas pemerintah diharapkan mempermudah sistem pendidikan calon-calon dokter spesialis
Pemerintah Provinsi Papua berharap perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law nantinya akan memberikan penguatan terhadap pelaksana otonomi khusus
Wakil Bupati Mamuju Provinsi Sulawesi Barat berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan yang dibahas Badan Legislatif (Baleg) DPR bersama pemerintah dapat mengakomodasi kekurangan dokter, terutam
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten mengaku optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan yang sedang digodok oleh DPR RI Purbalingga
Public Hearing RPP UU Kesehatan: Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan
Public Hearing RPP UU Kesehatan: Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
Public Hearing RPP UU Kesehatan: Konsil, Kolegium, Majelis
Public Hearing RPP UU Kesehatan: Registrasi dan Perijinan
Public Hearing RPP UU Kesehatan : Sistem Informasi Kesehatan
Public Hearing RPP UU Kesehatan: Pengamanan dan Penggunaan Sediaan Farmasi, Alkes dan PKRT
Public Hearing RPP UU Kesehatan: Kesehatan Penyandang Disabilitas dan Kesehatan Olahraga
Public Hearing RPP UU Kesehatan: Tenaga Cadangan Kesehatan
Public Hearing RPP UU Kesehatan: Kesehatan Reproduksi
Public Hearing RPP UU Kesehatan: Pelayanan Darah
Public Hearing RPP UU Kesehatan: Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan
Public Hearing RPP UU Kesehatan : Kompetensi Manajemen Kesehatan Pimpinan Fasyankes
Public Hearing RPP UU Kesehatan : Penggolongan Obat Bahan Alam
Public Hearing RPP UU Kesehatan: Penyelenggaraan Rumah Sakit
Public Hearing RPP UU Kesehatan : Standar Pelayanan Kesehatan
Public Hearing RPP UU Kesehatan: Teknologi Kesehatan
Public Hearing RPP UU Kesehatan : Pelayanan Kesehatan Pada Bencana
Public Hearing RPP UU Kesehatan : Kesehatan Tradisional
Public Hearing RPP UU Kesehatan : Pendanaan Kesehatan
Public Hearing RPP UU Kesehatan : Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Public Hearing RPP UU Kesehatan : Kesehatan Jiwa
Public Hearing RPP UU Kesehatan : Penanggulangan PTM, Kes. Penglihatan & Pendengaran, Zat Adiktif
Public Hearing RPP UU Kesehatan : Telekesehatan dan Telemedisin
Public Hearing RPP UU Kesehatan : Praktik Kefarmasian
Public Hearing RPP UU Kesehatan : Partisipasi Masyarakat dan Gizi
Public Hearing RPP UU Kesehatan : Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Hukum
Public Hearing: Ketersediaan, Pemerataan, Keterjangkauan Perbekalan Kesehatan, Penggolongan Obat
Public Hearing RPP UU Kesehatan : Yankes Primer, Puskesmas, Labkes, Upaya Kesehatan Keluarga & DTPK
Public Hearing RPP UU Kesehatan : Transplantasi Organ dan / Atau Jaringan Tubuh
Public Hearing RPP UU Kesehatan: Kesehatan Dewasa, Kesehatan Lansia, dan Kesja
Public Hearing RPP UU Kesehatan: Pelayanan Sel Punca
Public Hearing RPP UU Kesehatan : KLB, Wabah, dan Kesehatan Matra
Public Hearing RPP UU Kesehatan: Hak dan Kewajiban Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan dan Pasien
Public Hearing RPP UU Kesehatan: Pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
Public Hearing RPP UU Kesehatan: Bedah Plastik, Rekonstruksi, dan Estetika
Rapat Koordinasi Kepala Daerah bersama Mendagri Terkait Sosialisasi RUU Kesehatan
Kemenkes Tampung Aspirasi Aksi Damai RUU Kesehatan
RUU Kesehatan Akan Cegah Bullying Di Pendidikan Kedokteran
RUU Kesehatan Tambah Perlindungan Hukum Bagi Dokter, Perawat, Bidan, dll
RUU Kesehatan Menjadi Landasan Reformasi Sektor Kesehatan
Wawancara DR.dr Rasipin, M. kes - Dukungan RSUD Untuk RUU Kesehatan
Wawancara Dr dr Henny Rosita, Sp KJ M Kes - Dukungan RSUD Untuk RUU Kesehatan
Wawancara dr. Tompi "Menkes Terbuka Untuk Diskusi RUU Kesehatan"
RUU Kesehatan Menghilangkan Organisasi Profesi #KementerianKesehatanPodcast
RUU Kesehatan Buka Peluang Jual Data Genom? #KementerianKesehatanPodcast
RUU Kesehatan Beri Karpet Merah untuk Nakes Asing?
RUU Kesehatan Minim Perlindungan Hukum? #KementerianKesehatanPodcast
FMB9: TRANSFORMASI LAYANAN KESEHATAN INDONESIA “RUU KESEHATAN”
FGD PARTISIPASI PUBLIK RUU KESEHATAN (UNIVERSITAS UDAYANA)
FGD PARTISIPASI PUBLIK RUU KESEHATAN (UNIVERSITAS GAJAH MADA)
FGD PARTISIPASI PUBLIK RUU KESEHATAN (UNIVERSITAS DIPONEGORO)
FGD RUU KESEHATAN DI RS VERTIKAL KEMENKES (RSUP DR. SARDJITO, YOGYAKARTA)
FGD RUU KESEHATAN DI RS VERTIKAL KEMENKES (RSUP PROF. DR. R. KANDOU, MANADO)
FGD RUU KESEHATAN DI RS VERTIKAL KEMENKES (RSUP JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA, JAKARTA)
FGD RUU KESEHATAN DI RS VERTIKAL KEMENKES (RSUP FATMAWATI, JAKARTA)
FGD RUU KESEHATAN DI RS VERTIKAL KEMENKES (RSUP DR. KARIADI, SEMARANG)
FGD RUU KESEHATAN DI RS VERTIKAL KEMENKES (RSUP ORTOPEDI PROF. DR. SOEHARSO, SURAKARTA)
FGD RUU KESEHATAN DI RS VERTIKAL KEMENKES (RSUP DR. ADAM MALIK, MEDAN)
FGD RUU KESEHATAN DI RS VERTIKAL KEMENKES (RSUP DR. CIPTO MANGUNKUSUMO, JAKARTA)
FGD RUU KESEHATAN DI RS VERTIKAL KEMENKES (RSUP DR. M. DJAMIL, PADANG)
FGD RUU KESEHATAN DI RS VERTIKAL KEMENKES (RSUP PERSAHABATAN, JAKARTA)
FGD RUU KESEHATAN DI RS VERTIKAL KEMENKES (RSKP OTAK NASIONAL, JAKARTA)
FGD RUU KESEHATAN DI RS VERTIKAL KEMENKES (RSUP DR. JOHANNES LEIMENA, AMBON)
FGD PARTISIPASI PUBLIK RUU KESEHATAN (UNIVERSITAS HASANUDIN)
FGD PARTISIPASI PUBLIK RUU KESEHATAN (UNIVERSITAS AIRLANGGA)
DISKUSI ONLINE 'NGOBROL @TEMPO' TENTANG URGENSI RUU KESEHATAN UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATA…
FGD RUU KESEHATAN DI RS VERTIKAL KEMENKES (RSUP PROF. DR. I. G. N. G. NGOERAH, DENPASAR)
FGD RUU KESEHATAN DI RS VERTIKAL KEMENKES (RSUP DR. WAHIDIN SOEDIROHUSODO, MAKASSAR)
FGD RUU KESEHATAN DI RS VERTIKAL KEMENKES (RSUP HASAN SADIKIN, BANDUNG)
FGD RUU KESEHATAN DI RS VERTIKAL KEMENKES (RSUP DR. M. HOESIN PALEMBANG)
FGD PARTISIPASI PUBLIK RUU KESEHATAN (FAKULTAS KEDOKTERAN UNPAD)
FGD PARTISIPASI PUBLIK RUU KESEHATAN (UNIVERSITAS TRISAKTI)
FGD PARTISIPASI PUBLIK RUU KESEHATAN (FAKULTAS KEDOKTERAN UI)
FGD PARTISIPASI PUBLIK RUU KESEHATAN (UNIVERSITAS CENDRAWASIH)
FGD PARTISIPASI PUBLIK RUU KESEHATAN (UNIVERSITAS SRIWIJAYA)
PUBLIC HEARING MENKES TENTANG RUU KESEHATAN (2)
PUBLIC HEARING MENKES TENTANG RUU KESEHATAN
PUBLIC HEARING BKPK TENTANG BIOTEKNOLOGI
PUBLIC HEARING BKPK TENTANG MANDATORY SPENDING
PUBLIC HEARING DITJEN FARMALKES TENTANG PENGAMANAN SEDIAAN FARMASI, ALKES DAN PKRT
PUBLIC HEARING DITJEN FARMALKES TENTANG KETAHANAN FAMALKES (SUBSTANSI PENELITIAN))
PUBLIC HEARING DITJEN FARMALKES TENTANG KETAHANAN FAMALKES (SUBSTANSI OBAT)
PUBLIC HEARING DITJEN NAKES TENTANG HAK, KEWAJIBAN, PRAKTIK DAN PENEGAKAN DISIPLIN
PUBLIC HEARING DITJEN YANKES TENTANG YANKES RUJUKAN DAN SISTEM RUJUKAN PERORANGAN
PUBLIC HEARING DITJEN YANKES TENTANG TELEMEDISIN
PUBLIC HEARING DITJEN YANKES TENTANG MUTU, AKREDITASI DAN BEDAH MAYAT
PUBLIC HEARING DITJEN YANKES TENTANG TRANSPLANTASI ORGAN
PUBLIC HEARING DITJEN YANKES TENTANG PENDIDIKAN COLLEGE BASED
PUBLIC HEARING DITJEN P2P TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT, GANGGUAN PENGLIHATAN DAN PENDENGARAN
PUBLIC HEARING DITJEN P2P TENTANG PEMNYAKIT MENULAR DAN PENYAKIT TIDAK MENULAR
PUBLIC HEARING DITJEN P2P TENTANG KLB, WABAH DAN KARANTINA
PUBLIC HEARING SETJEN TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN, PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN SANKSI
PUBLIC HEARING SETJEN TENTANG KELEMBAGAAN (KONSIL)
PUBLIC HEARING SETJEN TENTANG TENAGA CADANGAN KESEHATAN
PUBLIC HEARING DITJEN NAKES TENTANG PELATIHAN TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN
PUBLIC HEARING DITJEN NAKES TENTANG PENGADAAN TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN
PUBLIC HEARING DITJEN NAKES TENTANG PENGELOMPOKKAN DAN KUALIFIKASI SDM KESEHATAN (JENIS NAKES)
PUBLIC HEARING DITJEN NAKES TENTANG PENGELOMPOKAN DAN KUALIFIKASI SDM KESEHATAN (JENIS NAKES)
PUBLIC HEARING DITJEN YANKES TENTANG FUNGSI PENDIDIKAN DAN PENELITIAN DI RUMAH SAKIT
PUBLIC HEARING DITJEN FARMALKES TENTANG PELAYANAN DARAH (FRAKSIONASI PLASMA UTD)
PUBLIC HEARING DITJEN FARMALKES TENTANG BAHAN OBAT ALAM
PUBLIC HEARING BKPK TENTANG TEKNOLOGI KESEHATAN
PUBLIC HEARING SETJEN TENTANG SISTEM INFORMASI KESEHATAN
PUBLIC HEARING DITJEN P2P TENTANG PENGAMANAN ZAT ADIKTIF DAN KESEHATAN MATRA
PUBLIC HEARING DITJEN YANKES TENTANG BADAN HUKUM ORGANISASI RUMAH SAKIT
PUBLIC HEARING BKPK TENTANG BPJS DAN TATA KELOLA JKN
PUBLIC HEARING DITJEN KESMAS TENTANG UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (2)
SUBSTANSI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
PEMBAHASAN SUBSTANSI UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT BERSAMA KEMENTERIAN/LEMBAGA
BALEG SEPAKATI RUU KESEHATAN SEBAGAI UU INISIATIF DPR
